Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) sudah lama terbentuk. Namun, akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini belum menggembirakan. Komite yang dibentuk lewat Peraturan Presiden No.42/2005 itu kini diperkuat lagi dengan kebijakan ekonomi berupa Inpres No.6/2007 yang juga banyak menyangkut bidang infrastruktur. Antara lain tentang pembiayaan dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembentukan Indonesia Infrastructure Fund.

Pengembangan infrastruktur selama ini belum dikerjakan secara optimal. Bahkan terkesan tergopoh-gopoh lalu mencomot begitu saja sistem pembiayaan proyek infrastruktur dari negara lain tanpa memperhatikan secara detail konstrain lokal. Selain itu lambatnya pengembangan infrastruktur disebabkan oleh salah urus, inkonsistensi regulasi, hingga tidak adanya kepastian tarif yang rasional untuk investor.

Padahal, bisnis infrastruktur memerlukan payback period yang lebih panjang dalam mendapatkan revenue dibandingkan dengan usaha lain. Oleh sebab itu diperlukan treatment dan beberapa skema yang membuat investor lebih terjamin.

Berbagai skema

Berbagai treatment dan skema pengembangan infrastruktur memerlukan perangkat monitoring dan visualisasi yang handal secara nasional. Perangkat itu juga harus mampu melakukan pemetaan infrastruktur yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang mudah terkontrol.

Perlu adanya sistem manajemen informasi yang mampu memonitor infrastruktur baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam pembangunan. Integrasi tersebut penting karena kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti contohnya infrastruktur transportasi masih terkesan tumpang tindih.

Termasuk penentuan titik-titik kritis infrastruktur transportasi seperti ruas jalan yang rusak, konstruksi rel kereta api yang sudah lemah, armada angkutan yang sudah tua, dan lain-lain semuanya harus termonitor secara cepat dan akurat. Dilain pihak investor sangat membutuhkan kepastian regulasi, prioritas dan sequence pembangunan infrastruktur transportasi.

Pembangunan infrastruktur transportasi misalnya, selama ini juga di hadang penyakit birokarsi. Hal tersebut terlihat dengan jelas disektor pelayaran nasional yang didera masalah teknis armada dan rusaknya birokrasi di hampir seluruh pelabuhan. Betapa ruwetnya tugas dan wewenang Badan Usaha Pelabuhan, dalam hal ini PT. Pelindo, karena harus menjadi Operating Port, Tool Port dan Landlord Port.

Pengembangan infrastruktur tidak cukup hanya dengan mengandalkan event temporer seperti Indonesia Infrastructure Summit. Perlu sebuah sistem yang terintegrasi dan komprehensif atau istilah expert system yang dapat diakses sepanjang waktu sampai hari libur. Sistem ini sebagai pengontrol dan pengelola infrastruktur yang sudah ada, yang masih dalam tahap pengerjaan serta yang baru dalam tahap perencanaan.

Tergantung kecepatan

Kita bisa mencontoh dari visualisasi rencana pengembangan infrastruktur Kota Beijing. Yakni Beijing Municipality Planning Exhibition yang baru-baru ini dikunjungi oleh Wapres Jusuf Kalla. Expert System sangat membantu kerja detail dari berbagai pihak. Juga sangat berguna untuk kelancaran pembangunan infrastruktur dan memberikan kepastian dan jaminan terhadap investor.

Salah satu kredo dalam pengembangan infrstruktur adalah faktor dromologi. Dalam bahasa Yunani dromologi berarti ilmu berpacu yang harus menjadi bagian dari strategi dan pola pikir pemimpin. Menurut Paul Virilio Kecepatan menjadi ciri kemajuan, sehingga membentuk progres dalam tempo tinggi.

Dalam konteks pengembangan infrastruktur, maka keberhasilan akan tergantung kepada kecepatan pelayanan dan sense of details dari birokrasi pemerintah. Banyak tesis mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur suatu bangsa akan berdampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa.

Studi dari Word Bank menyatakan bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0.07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1% saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%. Sebuah vareasi angka yang cukup signifikan.

Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara makro dan mikro, serta perkembangan perekonomian suatu negara atau wilayah. Akan tetapi, premis ini tidak begitu saja berlaku di Indonesia . Karena pembangunan infrastruktur per pulau di Indonesia masih timpang dan belum menunjang komoditas unggulan suatu daerah. Juga karena beberapa komponen input produksi untuk pembangunan infrastruktur sebagian besar merupakan mengambil bahan baku impor.

Pemerintah sudah berkali-kali mengeluarkan paket (kebijakan yang terkait) infrastruktur. Tentunya hal tersebut belum cukup untuk mempercepat laju pembangunan infrastruktur di tanah air. Untuk itu penting untuk memperluas forum infrastruktur dari berbagai kalangan, serta pengembangan sistem yang baik.

Berbagai strategi, identifikasi, dan peluang investasi di bidang infrastruktur hendaknya menemukan bentuknya agar bisa mencapai roh atau greget dalam memobilisasi sumber dayanya. Ada baiknya forum infrastruktur di Indonesaia belajar dari sukses General Electric dalam mengembangkan Crotonville yang merupakan pusat pelatihan paling konprehenshif di dunia. Disana GE sudah menerapkan sistem yang mampu memonitor dan menganalisaberbagai progres GE yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur diseluruh dunia.