Road Map Industri Telematika Nasional pemerintah mestinya dijalankan dengan strategi yang konsisten disertai pemihakan yang konkrit kepada industri software atau Independent Software Vendor( ISV ) dalam negeri. Sayangnya strategi itu sering terkooptasi oleh agenda kapitalis komprador. Akibatnya, kebijakan pemerintah terhadap ISV dalam negeri seperti pepatah Anak di pangkuan dicampakan, beruk di rimba disusui.

Pemerintah harusnya tahu persis peta dan kompetensi ISV dalam negeri yang sudah melakukan kerja detail dan riset mandiri sehingga menghasilkan produk yang mampu menjadi solusi kebangsaan. Ironisnya, pemerintah justru tidak sadar bahwa ada kebijakan yang masuk jebakan komprador untuk menyusui beruk di rimba.

Fenomena itu terlihat dalam memorandum yang dibuat oleh Depkominfo dengan pihak Singapura dibidang industri software seperti e-Government, e-Business, dan software untuk mendukung organisasi lainya. Singapura yang merupakan negara kota jelas tidak kompatibel jika dijadikan kiblat sekaligus partner strategis oleh Depkominfo.

Struktur Industri Telematika Indonesia terdiri dari Hardware (80%), Software (8%), Jasa (12%). Dengan petumbuhan selama tiga tahun terakhir berkisar antara 11%-12% per tahun. Menurut IDC Report besarnya bisnis telematika Indonesia pada tahun 2005 mencapai $ 1,73 miliar. Potensi pada 2007 dan seterusnya bisa melonjak sehubungan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur dan animo telematikanisasi rakyat Indonesia.

Pemetaan ISV

Dengan potensi pasar seperti itu diperlukan penguatan penetrasi pasar dan kemampuan mengikuti cepatnya perubahan teknologi telematika baik yang terkait dengan produk software, konten serta produk dan perangkat telekomunikasi. Strategi pengembangan industri telematika khususnya untuk ISV tidak sekedar dengan pendekatan klaster. Pada saat ini di Indonesia ada sekitar 200 ISV kategori usaha menengah ke atas. Secara aglomerasi 60 persen terdapat di Jabodetabek, sedangkan sisanya tersebar di daerah ( Jabar, Bali, Jatim, Jateng, Sumut dll ).

Pentingnya pemerintah melakukan pemetaan ISV dengan menggunakan model value chain unuk melakukan analisa terhadap proses bisnis, inovasi produk, kompetensi dan aliansi strategis. Selain analisa terhadap CSF, pengembangan klaster industri telematika juga memperhatikan adanya aliansi strategis.

Aliansi strategis merupakan aglomerasi ISV yang memenuhi kompetensi menurut core business yang ditekuninya. Kemudian hasil pemetaan diatas ditransformasikan kepada suatu kondisi tertentu yang merupakan end in mind yang mengacu road map Industri Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005.

Hasil pemetaan yang akurat dan obyektif terhadap ISV dalam negeri akan menghasilkan identifikasi terhadap ISV yang benar-benar sudah melakukan inovasi produk lewat R&D yang betul-betul membumi terhadap persoalan bangsa. Pemerintah sebaiknya menjadikan proyek nasional semacam Skunk Works terhadap produk inovatif ISV dalam negeri. Agar produk inovatif tersebut bisa lebih berdaya guna dan tak tergilas oleh produk luar negeri.

Dalam best practise manajemen proyek, Skunk Works merupakan icon untuk tim khusus ISV yang ditugaskan untuk mengembangkan proyek terobosan. Dalam sejarahnya metode Skunk works pertama diciptakan oleh Clarence Kelly Johnson dari Lockheed Aerospace Corporation. Proyek tersebut memiliki dua target yakni menciptakan pesawat jet pemburu–Shooting Star–dan memproduksinya secepat mungkin. Johnson beserta timnya disokong penuh oleh pemerintah untuk melakukan rancang bangun. Dalam waktu yang singkat tim Johnson yang terdiri dari 23 insinyur menjadi pejuang Amerika yang pertama terbang dengan kecepatan lebih dari 500 mil per jam. Pemerintah Amerika dan Lockheed terus menggunakan Skunk Works untuk mengembangkan sebuah jet berkecepatan tinggi termasuk F117 Stealth Fighter.

Masih terlupakan

Pada saat ini ada korelasi positif antara strategi Skunk Works terhadap industri software nasional kita. Bangsa Indonesia telah dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan infrastruktur telematika dalam waktu yang mendesak. Terutama untuk mendukung program One Stop Service (OSS), National Single Window (NSW), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIM Keuangan Daerah, SIM Pengadaan, SIM Kepegawaian, hingga SIM yang pendukung Pemilu dan Pilkada.

Bahkan, untuk menumbuhkan demokrasi di Indonesia juga diperlukan Skunk Works yang mampu menciptakan inovasi software untuk kepentingan tahapan Pemilu dan Pilkada. Sehingga ongkos ekonomi demokrasi bisa dioptimalkan. Biaya Pemilu tahun 2004 yang mencapai Rp 3,023 trilyun, disambung dengan biaya Pilkada untuk 473 Pemda yang masing-masing menyedot dana hingga Rp 25 miliar per 1 juta penduduk semakin memerlukan sistem pendukung telematika secara komprehensif.

Ada yang dilupakan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan Pilkada dan Pemilu yang lebih berkualitas. Yakni, pentingnya visi dan solusi praktis Telematika Pilkada dan Pemilu dalam sebuah Grand Design Sistem Informasi (GDSI). Sebenarnya GDSI yang meliputi 32 portofolio aplikasi pernah dirumuskan oleh para pakar, guru besar dan sokongan lembaga internasional yang ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Namun, GDSI seiring dengan waktu dan kurangnya visi anggota KPU dan KPUD menjadi terkubur eksistensinya hingga sekarang ini. Strategi GDSI sebenarnya sudah diwujudkan oleh ISV dengan R&D secara swadaya dengan nama e-Demokrasi Indonesia. Sudah sepatutnya pemerintah memangku karya anak bangsa sendiri dan tidak perlu repot-repot menyusui beruk di rimba.

*) Praktisi Telematika, Alumnus UPS Toulouse Perancis