Pikiran Rakyat, 3 November 2007, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Berbagai elemen sosial-politik begitu antusias menjaring calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada. Namun, spesifikasi calon yang dikemukakan serba pragmatis dan masih sebatas kepentingan instan partai politik. Padahal, untuk menghadapi tantangan kedepan dibutuhkan profil kepala daerah yang berwatak inovatif. Karena keterbatasan sumber daya, kompleksitas masalah kependudukan, ancaman bencana alam dan semakin kerasnya persaingan global hanya bisa diatasi dengan langkah-langkah yang inovatif. Dimasa yang akan datang kepala daerah harus mampu meningkatkan kapasitas inovatif di daerahnya. Juga pentingnya pengukuran kapasitas dan penguatan sistem inovasi dalam berbagai bidang.

Satu-satunya dewa penyelamat untuk menerobos berbagai persoalan pelik daerah dengan kondisi dana yang serba cekak adalah melalui langkah inovasi disegala lini. Betapa pentingnya mengamati trend dinegara maju pada saat ini. Dimana untuk menerobos stagnasi dan memotong durasi, perusahaan-perusahaan multinasional dan lembaga riset di Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya menjalankan program Open Innovation (OI) secara progresif. Open Innovation akan menjadi budaya korporasi dan organisasi pemerintahan. Sangat relevan jika semangat otonomi daerah diwarnai dengan akulturasi Open Innovation. Akulturasi itu sebaiknya diawali dengan menghilangkan Sindrom NIH ( Not Invented Here ) yang banyak melanda kalangan birokrasi. Karena para pesindrom NIH, cenderung alergi terhadap sesuatu yang meraka tidak tahu, dan ketidaktahuan itu cenderung meremehkan emerging teknologi. Pada gilirannya akulturasi Open Innovation juga akan mengeksplorasi berbagai hasil riset atau penelitian dari lembaga iptek, perguruan tinggi, BUMN dan perusahaan swasta yang ada didaerah yang mau membuka hasil risetnya untuk digunakan dan dikembangkan oleh publik.

Kapasitas Inovasi Daerah

Bagi Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak perguruan tinggi, BUMN Teknologi, lembaga riset seperti BATAN, LIPI, LAPAN dan lain-lain akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa jika program Open Innovation menjadi arah kebijakan. Berbagai riset yang selama ini “ngendon” di lemari atau hard disk akan digunakan untuk menggapai kemajuan dan nilai tambah berganda. Jika dibedah, akan banyak kita jumpai hasil-hasil riset yang memiliki nilai ekonomis dan problem solving masalah efektivitas roda pemerintahan, pertanian, industri kecil hingga peningkatan mutu olah raga. Diantara kita banyak yang tidak sadar, sebenarnya di kota Bandung ini banyak hasil riset tentang alat olah raga. Seperti contohnya riset yang mempelajari desain raket yang ergonomik. Terutama untuk mengoptimalkan faktor sweet spot area (SSA), yakni daerah pada raket yang mampu memberikan pantulan pukulan yang relatif sempurna serta optimalnya efek vibrasi energi ke tangan sang atlit sehingga sangat ergonomik. Juga banyaknya eksperimental tentang ilmu bahan atau material untuk alat-alat olah raga terutama yang berasal dari komposit. Ironisnya, peralatan olahraga masih serba impor. Berbagai laboratorium teknik serta software aplikasi canggih yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan BUMN yang ada di Bandung bisa digunakan untuk mendukung misi diatas. Misalnya Software aplikasi NASTRAN beserta sensor dan data logger yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia bisa digunakan untuk mengetahui kriteria finite element model (FEM) berbagai alat olah raga yang melibatkan ilmu bahan mutakhir seperti komposit, keflar, alumunium alloys, dan lain-lainnya. Dengan software tersebut akan dihasilkan optimalisasi dan kinerja atlit. Selain itu berbagai menu penelitian yang dilakukan oleh para ahli dari ITB terhadap berbagai alat olah raga bisa meningkatkan mutu produksi peralatan buatan dalam negeri. Berbagai alat olah raga seperti raket, sepeda balap, kano, parasut terjun payung, peralatan selam, dan lain-lain dapat diproduksi didalam negeri dengan standar internasional.

Kepala Daerah hendaknya piawai mengambil contoh sukses tentang peningkatan kapasitas inovasi daerah yang pernah dilakukan di negara maju. Misalnya kota Austin dan Cleveland di Amerika Serikat. Disana gerakan Open Innovation dikemas dalam kebijakan civic entrepreneurs. Program civic entrepreneurs di Austin berkembang sangat pesat. Yang ditandai dengan berhasilnya kota itu menjadi rumah dari 14 konsorsium industri semikonduktor. Ketua tim dipimpin oleh William Cunningham, dekan business school yang kemudian menjadi Rektor University of Texas. Dalam sejarahnya universitas tersebut mengembangkan Advanced Research Park yang menghasilkan Apple, Applied Materials dan 3M. Sejak 1995 hingga sekarang, Austin menjadi kota dengan tingkat pengangguran terendah di seluruh Amerika Serikat. Hal serupa juga dialami oleh kota Cleveland. Yang mana pada 1978 kota itu mengalami depresi yang berat. Tingkat pengangguran sangat tinggi karena sekitar 75 ribu industrinya hancur.

Walikota Cleveland, George Voinovich melakukan gerakan penyelematan dengan dukungan dari sekitar 100 inovator dan pengusaha yang berkumpul bersama untuk curah pikir dan merevitalisasi budaya inovatif. Dari forum tersebut terkumpul ratusan rekomendasi, yang antara lain tentang motode untuk penghematan anggaran dan metode untuk mengefektifkan roda pemerintahan. Kemudian dibentuk “Cleveland Tomorrow” dan “Cleveland Roundtable” yang melahirkan beragam organisasi yang menjembatani kepentingan antara masyarakat dan dunia usaha. Masih banyak contoh lainnya yang berkembang di Amerika Serikat dengan program serupa, yakni Sillicon Valley, Arizona, Florida, Wichita, dan lain-lain. Kuncinya sama yakni civic entrepreneurs yang menitik beratkan budaya inovatif.

Sebenarnya di Indonesia pada saat ini sudah ada platform kenegaraan yang berkaitan dengan kebijakan sistem inovasi semacam civic entrepreneurs. Yakni, amandemen keempat UUD 45 pasal 31 ayat 5 yang mengamanatkan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UU No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inpres No 4 tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Menteri Riset dan Teknologi, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, platform diatas masih belum teraktualisasikan secara baik. Karena banyaknya pejabat yang tidak berwatak inovatif.

Menumbuhkan Aglomerasi

Akulturasi Open Innovation bisa lebih cepat terwujud jika kebijakan daerah secara serius berpihak dan menumbuhkan aglomerasi industri. Aglomerasi yang meliputi berbagai kluster industri merupakan ujung tombak budaya Open Innovation. Sebagai contohnya di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung termasuk aglomerasi industri kelompok ISV ( Independent Software Vendor ) atau pengembang piranti lunak. Seperti aplikasi EGP ( Electronic Gouverment Procurement ), e-Demokrasi untuk Pemilu dan Pilkada, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD/SIKD), Sistem Informasi Pembelajaran (e-Learning) dan lain-lainnya. Kewajiban kepala daerah guna menumbuhkan aglomerasi industri seharusnya dengan cara memakai produk-produk tersebut untuk menangani persoalan-persoalan terkini.

Penting untuk dicatat bahwa sebelum proyek percontohan EGP diluncurkan oleh pemerintah pusat, di Bandung sudah ada ISV yang telah menghasilkan produk EGP dengan mutu dan standard yang baik. Produk tersebut sudah dikembangkan cukup lama dengan DR&O ( Design Requirement and Objective ) yang sesuai dengan kemajuan jaman dan pernah mengalahkan produk & teknologi software milik Perusahaan Multinasional dari Oracle, Microsoft, SAP, dan CommerceOne dalam tender di sebuah Bank Nasional. Mestinya pemerintah segera membuat keputusan dan directive kepada masing-masing daerah dan lembaga lainnya untuk melakukan transformasi sendiri-sendiri dengan pos anggaran APBD dan pilihan teknologi EGP secara mandiri. Tidak perlu pemerintah pusat memaksakan ketentuan one system for all. Pilihan teknologi oleh pemerintah daerah dengan catatan harus mengutamakan pertumbuhan aglomerasi ISV pengembang aplikasi EGP dalam negeri, terutama yang eksis di daerah masing-masing.

Jika budaya open innovation sudah tumbuh dengan baik, akan muncul fase inovasi yang melibatkan khalayak luas. Yang disebut dengan fase Crowdsourcing. Sedikit berbeda dengan fase sebelumnya yang hanya melibatkan para ahli yang berkompeten dibidangnya, maka Crowdsourcing memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut merancang produk baru. Contoh fenomena Crowdsourcing yang aktual adalah iStock Photo. Dimana puluhan ribu komunitas fotografer amatir telah meng-upload dan membisniskan karyanya. Ditengah sengitnya persaingan global sekarang ini, ternyata kita bukan saja harus melakukan inovasi produk atau inovasi proses. Diatas langit biru masih ada lapisan berikutnya. Proses inovasi terus bergerak lebih tinggi lagi.

*) Penggerak IGOS CentUer Bandung, Alumnus UPS Toulouse Perancis