Kompas, Jawa Barat, 29 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Besaran biaya dan efektifitas hajatan demokrasi yang berupa pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Provinsi Jawa Barat telah menimbulkan persoalan serius yang membutuhkan solusi masa depan. Untuk tahun 2008 saja, akan berlangsung 16 pilbup atau pilwalkot dan satu pilgub Jabar. Selain itu hajatan diatas sekaligus akan menguji sejauh mana ketangguhan Visi Jabar 2010 yang bertekad menjadi provinsi termaju dan mitra terdepan Ibu Kota. Secara nyata ujian itu sangat ditentukan sejauh mana kualitas Pilkada itu bisa berlangsung secara efektif, murah dan aman. Agar Visi Jabar tidak seperti pepesan kosong, mestinya proses dan tahapan Pilkada terlaksana lebih baik bila dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu Jabar harus berani melangkah sebagai provinsi pertama yang melakukan transformasi proses pemilu dengan menerapkan e-Voting atau pemungutan suara secara elektronik. Untuk menuju e-Voting diperlukan effort teknologi dan rekayasa sosial. Pengalaman menunjukkan bahwa penerapan e-Voting tidaklah serumit yang dibayangkan orang. Bahkan e-Voting terbukti lebih murah, efektif, dan aman. Bukti itu bisa dilihat dari pengalaman negara Brasil dan India yang sejak tahun 2000 sudah menerapkan e-Voting. Jumlah penduduk di Brasil dan India yang sangat besar, dengan tingkat kesejahterfaan rakyat yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, tenyata negara itu bisa menyelenggarakan e-Voting dengan baik. Bahkan penduduk pedalaman sepanjang sungai Amazon yang daerahnya sangat luas dan terisolir ternyata tidak gagap dengan teknologi itu.

Penerapan e-Voting dalam Pilkada di Jabar untuk tahun 2008 dan Pemilu 2009 memang sulit tewujud karena belum siapnya infrastruktur dan kemungkinan faktor shock culture dikalangan elit politik. Namun, tahapan transformasi itu sebaiknya mulai dilakukan. Bilamana perlu pada Pilkada 2008 ini ada pilot project e-Voting. Sebenarnya ada beberapa lembaga internasional yang bisa membantu mendanai pilot project semacam itu. Bahkan, lembaga PBB semacam UNDP dengan Program Manager Civic Education and Electoral Support, Governance Unit pada saat ini juga sedang memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pemilu lewat e-Voting dinegara yang sedang berkembang.

Pada prinsipnya e-Voting adalah suatu metoda pengumpulan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Perkembangan e-Voting pada awalnya ditandai dengan penggunaan mesin yang sederhana, lalu pada saat ini berkembang menjadi cybervote. Ada beberapa istilah yang lengket dengan e-Voting yakni; pertama Remote voting adalah suatu metoda pemberian suara pemilih pada suatu tempat dimana saja, seperti di rumah, di kantor atau dijalan. Kedua, Supervised voting adalah suatu proses memberikan suara yang diawasi oleh petugas pemilu. Ketiga, Remote electronic voting adalah pemilihan suara pada suatu tempat dengan menggunakan perangkat elektronik, tanpa pengawasan petugas pemilu. Keempat, Internet Voting atau Cybervote adalah pemilihan suara melalui media internet, bisa dimana saja seperti dirumah, diperjalanan, di warnet atau tempat yang sudah disediakan. Sebagai contohnya Komisi Eropa begitu aktif mengembangkan Cybervote dengan menggandeng perusahaan swasta seperti Nokia dan sejumlah LSM. Program itu targetnya menciptakan sistem elektronik untuk pemilu yang aman. Dimana pemilih bisa menyalurkan suaranya memakai ponsel, PDA, komputer dan perangkat lain yang bisa dipakai untuk mengakses internet. Cybervote terbukti mempermudah pemilih, dengan hasil yang lebih akurat, serta tidak ada lagi masalah kertas suara dan mempercepat penghitungan suara. Di dalam bilik TPS tak ada paku dan busa sebagai alat pencoblosan. Melainkan komputer dan ponsel Nokia Communicator untuk akses internet. Sebenarnya sistem e-Voting generasi pertama sudah bisa dirancang oleh para mahasiswa di Indonesia dengan harga yang murah. Bahkan ada peristiwa Pilkades di Kabupaten Sragen dan pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan yang sudah memakai e-Voting.

Pilkada telah menyita perhatian dan menyedot sumber daya bangsa ini secara besar-besaran. Biaya Pilkada selama ini belum dioptimasi sehingga disana sini masih bengkak dan boros. Mestinya proses dan tahapan Pilkada dikelola dengan sebuah sistem yang lebih efektif serta proses dan tahapan yang mampu mengeleminir berbagai bentuk sengketa. Besaran biaya Pilkada Jabar yang mencapai Rp 358 miliar untuk satu putaran. Jika harus menempuh putaran kedua, diperlukan tambahan biaya kurang lebih Rp 192 miliar, mestinya mampu mendongkrak kualitas pemilu. Banyak cara untuk mereduksi biaya Pilkada diatas. Antara lain dengan meningkatkan kapasitas dan kinerja TPS. Juga dengan menyederhanakan kertas suara. Selain itu biaya teknologi informasi juga bisa direduksi dengan cara memakai jaringan dan perangkat keras perbankan yang memiliki kantor diseluruh kecamatan di Jabar.

Sedangkan solusi perangkat lunak yang berupa aneka aplikasi seperti SITARLIH ( Sistem informasi pendaftaran pemilih ), SITUNG ( Sistem Informasi Penghitungan Suara ) bisa memakai produk open source dari ISV ( Independent Software Vendor ) yang ada di Jabar. Perlu dicatat bahwa komunitas IGOS Center Bandung selain telah menghasilkan aplikasi sistem informasi pemilu, juga telah menyiapkan produk the next generation voting system yang merupakan perangkat e-Voting generasi terakhir. Produk tersebut berpeluang diujicobakan pada TPS Khusus atau TPS Luar Negri pada Pemilu 2009 atau Pilkada 2008. Juga bisa digunakan untuk mendukung Pilkades. Seiring dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap teknologi dan keamanan komunikasi data di internet dan di perangkat komunikasi mobile, pengembangan perangkat itu dilakukan hingga segenap komponen bangsa ini siap menerima Internet Voting (iVoting) dan Mobile Voting (mVoting). Mestinya, Internet Voting untuk TPS Luar Negri pada Pemilu 2009 sudah dapat dilaksanakan dengan menggunakan Next Generation Voting System yang dibidani IGOS Center Bandung. Produk itu mencakup : PC Voting, iVoting, dan mVoting, yang mana riset dan pengembanganya didukung penuh oleh Kantor Menristek dan PT Zamrud Technology.

Sebagai langkah awal transformasi sistem pemilu di Jabar diperlukan konsolidasi dari KPUD, Pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, komunitas IGOS dan pihak ISV pengembang aplikasi sistem informasi pemilu untuk brainstorming ( curah-pikir ) menentukan aplikasi sistem informasi Pilkada yang ssuai dengan best practice. Platform dasar dari aplikasi tersebut adalah Web Based System. Selain itu, sistem ini memungkinkan penggunaan yang luas, tanpa ada kebutuhan setting aplikasi di sisi klien. Untuk mengatasi kendala keterbatasan teknologi telekomunikasi, maka sistem arsitekturnya menggunakan hybrid architecture, yaitu dengan menggabungkan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Untuk menyamakan data antara server di daerah dengan yang dipusat dilakukan dengan teknik sinkronisasi yang terjadual.
Selain itu SITUNG dalam aplikasi sudah berbasis teknologi DMR (Digital Mark Reader) dan ICR (Intelligent Character Recognition) sehingga lebih efektif dan aman dalam mengelola hasil Pemilu. Penggunaan aplikasi dengan spesifikasi diatas merupakan salah satu pijakan penting untuk mewujudkan transformasi pemilu. Lebih dahsyat lagi jika provinsi Jawa Barat membulatkan tekad dan langkahnya menuju Next Generation Voting System. Agar Visi Jabar 2010 tidak layu sebelum berkembang. (*)

*) Penggerak IGOS Center Bandung, Alumnus UPS Toulouse Perancis