Pikiran Rakyat, 02 Januari 2008, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Pemerintah bertekad menjadikan 2008 sebagai warsa kebangkitan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi bangsa Indonesia. Warsa itu juga bertepatan dengan momentum seratus tahunnya Hari Kebangkitan Nasional. Sayangnya, ada paradoks di balik tekad pemerintah di atas. Pembangunan infrastruktur TIK seperti projek Palapa Ring bisa dianalogikan dengan membuat “jalan tol” informasi. Namun, siapa saja yang akan lewat jalan tol tersebut? Dan berapa besar jumlah dan nilai tambahnya terhadap kehidupan bangsa? Sementara itu, saat ini di tanah air boleh dibilang masih krisis isi dan rusaknya ekosistem pengembangan aplikasi dalam negeri.

Nyatanya, isi lokal dan aplikasi produk ISV (independent software vendor) dalam negeri masih merana karena belum mendapatkan perhatian dan insentif yang berarti dari pemerintah. Di lain pihak, isi dan aplikasi dari luar semakin merajalela, tetapi signifikansinya terhadap budaya dan daya saing bangsa masih rendah. Mereka hanya menumpang lewat jalan tol lalu mencari keuntungan instan setinggi-tingginya. Banyak pihak meramalkan, jalan tol TIK ini hanya akan menguntungkan kapitalis komprador, sedangkan rakyat terkena limbah konsumtivisme dan hanya dininabobokan oleh slogan-slogan era TIK.

Sistem Palapa Ring mengadopsi Pacific Ring yang sudah eksi terlebih dulu, terbentang pada jalur sepanjang 40.000 km berbentuk tapal kuda. Mulai dari kawasan timur Australia, Filipina, Jepang, masuk ke pantai barat Amerika Serikat, dan berujung di Argentina. Mestinya, pembangunan Palapa Ring dan proyek lainnya dibarengi dengan pemberdayaan dan pemberian insentif yang cukup kepada ISV atau pengembang isi lokal. Dengan demikian, rakyat luas bisa sebanyak mungkin mengunduh nilai tambah dalam kesehariannya. Pemerintah harusnya tahu persis berbagai produk aplikasi ISV yang telah eksis dan khazanah isi lokal. Lalu dengan konsisten menerapkannya dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Menurut banyak pihak, di tanah air pada saat ini sedang mengalami kondisi krisis isi. Fenomena krisis terlihat dari substansi dan aplikasinya di masyarakat. Apalagi, lebih dari 90% pemakaian lebar pita internet adalah koneksi global dan sedikit sisanya yang dimanfaatkan untuk akses isi lokal.

Dibutuhkan keberanian penyelenggara negara untuk melakukan migrasi aplikasi dan isi dalam negeri. Terutama untuk lembaga negara dan projek-projek pemerintah. Penting artinya untuk repositioning flagship nasional TIK yang dirumuskan oleh Detiknas (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional). Karena flagship yang hanya terfokus pada tujuh bidang, dalam spektrum kehidupan bangsa sekarang ini dirasakan tidak representatif, elitis, dan terlalu sempit. Mestinya, pemerintah Indonesia belajar dari keteguhan dan progresivitas RRC dalam membangun TIK-nya. Meskipun para kapitalis industri global banyak yang sewot dan tidak segan-segan melakukan penyesatan pengertian besar-besaran terhadap RRC, sehingga menimbulkan ketegangan global karena kesalahpahaman atas penyesatan yang disengaja. Namun, RRC dengan tegar dan konsisten melakukan revolusi kebudayaan jilid II melalui wahana TIK menuju kejayaan bangsanya.

Pemerintah RRC juga mengharuskan setiap ISP atau penyedia isi internet menjalani sertifikasi keamanan sebelum perusahaan itu dapat beroperasi. Pemerintah RRC juga membentuk Biro Manajemen Informasi Internet (Internet Information Management Bureau) untuk menghapus informasi yang kontraproduktif. Pendekatan lain yang digunakan pemerintah RRC untuk mengurangi pengaruh Barat terhadap sektor internet adalah penegasan kepada seluruh elemen bangsa untuk memakai program Linux. Badan-badan pemerintah didorong untuk menggunakan Red-Flag, suatu sistem pengoperasian berbasis Linux yang dikembangkan negara tersebut, dan mencekal habis-habisan penggunaan Windows 2000 atau Windows XP.

Pengusaha-pengusaha dot-com dalam negeri lainnya yang menerima dana dari badan pemerintah, seperti kantor pos dan angkatan bersenjata, diharuskan mengembangkan peranti lunak berbahasa Cina yang menggunakan Linux. Kebijakan pemerintah RRC yang radikal terhadap kehadiran asing dalam internet dinilai negatif oleh pihak Barat. Beberapa perusahaan multinasional telah menjauhkan diri dari negeri tirai bambu itu untuk sementara waktu. Intel, misalnya, memutuskan untuk menempatkan pusat layanan data internetnya di Hong Kong untuk menghindari benturan dengan Beijing.

Infrastruktur Palapa Ring yang juga dianggap sebagai simbol persatuan dan kesatuan nasional dan sekaligus ikon kebangkitan TIK di tanah air, mau tidak mau harus disertai dengan pengembangan isi. Jika hanya mengejar target 50 juta penduduk Indonesia dapat terhubung dengan internet pada 2012, infrastruktur Palapa Ring akan mengalami bias makna kebangsaan. Infrastruktur itu bisa memberikan makna yang lebih tinggi jika isi-isi lokal yang dikembangkan memiliki kontekstualitas terhadap perikehidupan dan budaya bangsa. Apalagi, proses demokratisasi bangsa di tengah arus globalisasi meniscayakan kontekstualitas.

Menempatkan demokrasi sebagai nilai partisipatif warga yang bisa diletakkan konteks sosial budaya pada basis sosial tertentu adalah sebuah pilihan yang arif dalam melakukan proses demokratisasi. Menurut teori Manuel Castells, proses demokratisasi pada saat ini berada dalam dua arus yang tampak kontradiktif, namun terjadi dalam dimensi vektor yang sama.

Pertama, arus kekuatan daya atur dan formasi global yang mengonstruksi masyarakat menjadi masyarakat jaringan. Searah dengan teori di atas, Ilham Akbar Habibie, Ketua Investor Group Agains Digital Divide (IGADD) di bawah naungan The Habibie Center melahirkan gagasan besar yang menyangkut kontekstualitas demokratisasi bangsa dengan ikon Demokrasi 2.0.

Tajuk Demokrasi 2.0 adalah “Menuju Kewargaan yang Partisipasif”, diilhami oleh unjuk kerja dan popularitas dari web 2.0. Yaitu, suatu aktivitas interaktif yang terjadi di jagat internet. Ilham Habibie yang dibantu oleh pakar dari Universitas Harvard, Craig Smith juga telah mengelaborasi broadband content sebagai alat untuk meningkatkan demokratisasi ekonomi kerakyatan. Demokrasi 2.0 pada masa depan diyakini dapat terartikulasi dengan baik berkat inovasi terbaru di bidang teknologi digital. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan web 2.0, sebagai fasilitas laman (website) yang memungkinkan komunikasi dua arah. Target yang disasar tidak hanya otomatisasi layanan publik, tetapi lebih dari itu, terjadi efisiensi serta peningkatan citra bangsa.

Web 2.0 merupakan transformasi dari laman statis menjadi laman yang bersifat kolaboratif. Jika dicermati, web 2.0 memiliki 3 karakter utama. Yakni, pertama, berlaku human characteristics yang terdiri atas collective intelligence dan user yang bisa menjadi produser. Kedua, karakteristik fungsional yang ditandai dengan RSS (real simple syndication) yang memudahkan pengguna internet agar tidak melakukan sesuatu berulang-ulang. Ketiga, karakteristik teknis, yaitu thin clients, light programming, dan mash-up. Karakteristik ini juga membuat web 2.0 menjadi suatu platform. Dengan kriteria di atas, maka ihwal isi bisa berasal dari pengunjung, dan tidak hanya bergantung pada penyelenggara web. Implikasinya, jaringan sosial bisa terbentuk dan berbagai macam isi dapat disajikan secara paripurna.***

Penulis, penggerak IGOS Center, alumnus UPS Toulouse, Prancis.