Kompas, Jawa Barat, 26 Februari 2009

Pengeluaran atau belanja pemerintah pada saat ini menjadi faktor yang sangat penting untuk menanggulangi laju perlambatan perekonomian. Celakanya, ada masalah mengenai optimalisasi belanja pemerintah. Yang menyebabkan buruknya penyerapan anggaran dan peruntukannya.

Bahkan, target penggunaan dan kualitas peruntukan anggaran sering dikorbankan. Hal itu tergambar dalam penyerapan APBD yang lambat dan kurang tepat sasaran. Akibatnya, dana APBD tetap saja ngendon di rekening bank daerah dan bunganya malahan dijadikan komponen PAD. Kondisi yang tidak sehat tersebut mestinya bisa dipecahkan dengan solusi teknologi yakni e-Sourcing. Solusi elektronik yang berbasis internet tersebut merupakan kerangka atau bagian dari e-Procurement. Sebenarnya solusi tersebut bukan sekedar katalog elektronik untuk pengadaan barang dan jasa. Namun, bisa dijadikan rujukan standar teknis barang atau jasa publik bagi para user. Dan sebagai source harga pasar untuk OE (Owner Estimate). Yaitu perkiraan yang dikalkulasi lewat keahlian. Yang digunakan sebagai acuan utama dalam menilai kewajaran harga. Solusi tersebut dikembangkan dengan prinsip Supply Chain Management (SCM).

Solusi e-Sourcing yang dalam konteks best practices internasional biasa disebut Strategic Sourcing memiliki pengertian sebagai  pendekatan  metodologis  yang  digunakan untuk mengoptimalkan  pemilihan  sumber  pembelian  barang  dan  jasa. Karena  kegiatan  sourcing  begitu  banyak  dan  memerlukan  ketelitian,  maka  pada umumnya  memakan  waktu  cukup  lama. Konsultan internasional Aberdeen  Group  pernah  melakukan  riset bahwa  sourcing  cycle  dengan  cara  tradisional atau manual membutuhkan waktu antara 3 sampai 4 bulan. Dengan e-Sourcing yang berbasis  teknologi  internet,  sourcing  dapat  dilakukan  dengan  lebih  cepat dan lebih murah. Apalagi  teknologi  internet  menyediakan  pula  berbagai katalog  dan  penyedia layanan di bidang ini. Misalnya untuk identifikasi atau evaluasi keperluan atau pemasok di benua Amerika dan Eropa, tersedia : OpenRatings, Thomas  Register,  TPN  Register,WorldPreffered dan lain-lain. Untuk marketplaces tersedia : BizBuyer,  Chemconnect, e-Steel, National Transportation Exchange, PlasticsNet, PartMiner, Ariba dan lain-lain. Untuk perangkat lunak pelelangan tersedia : CommerceBid,  Moai,  OpenSite,  Ariba dan sebagainya.

Susahnya pemerintah pusat dan daerah dalam membelanjakan anggaran secara optimal dan bebas dari modus penyelewengan menjadi masalah laten yang sangat serius. Perihal optimalisasi belanja anggaran, sebenarnya kita bisa bercermin dari pemerintahan dan korporasi di Amerika Serikat. Bahkan, kebijakan Presiden Barack Obama yang dinilai proteksionis lewat American Recovery and Reinvesment act, telah memfokuskan pembelian produk dalam negeri dan pengenaan berbagai hambatan terhadap barang impor dijalankan dengan membenahi terlebih dahulu sistem e-Sourcing di negara itu. Sekedar catatan, bahwa tiga perusahaan otomotif Amerika Serikat yaitu GM, Ford dan Daimler-Chrysler telah beraliansi  dalam  pembangunan  sistem e-Sourcing tunggal  untuk  bahan  baku  dan  komponen  otomotif  yang nilainya mencapai seharga 850 miliar dollar US per tahun. Penggabungan e-Sourcing tiga perusahaan raksasa itu telah melahirkan portal e-Procurement terbesar di dunia. Sekaligus merupakan penciptaan  transaksi  e-Commerce  terbesar dan  tercepat di dunia. Dalam situasi krisis sekarang ini, instrumen untuk membenahi tiga raksasa otomotif yang sedang kolaps itu adalah dari sisi e-Sourcing dan perbaikan proses bisnisnya. Solusi tersebut diperkirakan akan mampu memulihkan industri itu dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Penerapan e-Sourcing dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran di negeri ini bisa berlangsung dengan baik jika tidak terkendala oleh faktor interoperabilitas. Faktor itu identik dengan antar perangkat lunak dalam SCM. Dimana SCM adalah sistem yang melibatkan banyak entitas. Perkembangan TIK telah menjadikan entitas-entitas yang terlibat dalam SCM mengaplikasikan berbagai macam sistem perangkat lunak untuk mendapatkan berbagai informasi terkait bisnis yang mereka jalankan. Implikasinya menjadikan sebuah rantai produksi, distribusi, dan konsumsi bukan sekedar aliran barang tetapi juga aliran informasi. Beragamnya perangkat lunak yang digunakan oleh setiap entitas dalam SCM menghasilkan berbagai kendala dalam aktivitas pertukaran informasi. Kendala-kendala tersebut pada gilirannya jsutru menimbulkan biaya yang besar. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sebuah standar yang mengatur interoperabilitas antar lembaga pemerintah dan swasta. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk membangun landasan interoperabilitas pada sistem e-Sourcing, e-Procurement maupun e-Comerce adalah ontologi. Sebagai sebuah kumpulan konsep yang mengandung pengetahuan tertentu, ontologi dapat dimanfaatkan untuk mengatasi perbedaan sintaktik pada level aplikasi dari berbagai aplikasi. Dengan adanya jembatan tersebut, diharapkan komunikasi antar elemen dalam sistem dapat lebih mudah dilakukan dan mampu menekan biaya yang timbul dalam proses pertukaran informasi dalam sistem SCM.

Masalah interoperabilitas menjadi signifikan seiring dengan biaya yang muncul dalam proses pertukaran informasi dalam sebuah sistem SCM. Kajian yang dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh kalangan industri otomotif di AS untuk menangani kendala interoperabilitas mencapai 1 miliar dollar US per tahun. Sebanyak 50 persen dari pengeluaran tersebut digunakan untuk aktifitas pertukaran berkas data. Selain diharapkan mampu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas pertukaran informasi antar entitas, interoperabilitas antar perangkat lunak juga diharapkan mampu mempermudah proses upgrade ataupun migrasi perangkat lunak yang dilakukan oleh organisasi atau korporasi. Ruang lingkup interoperabilitas dalam sistem aplikasi e-Sourcing harus mampu mempertukarkan informasi teknis dan bisnis dengan tanpa cacat dalam sebuah sistem supply chain. Sistem tersebut harus memiliki content yang akurat dan bebas dari redundancy. Selain itu sistem tersebut haruslah reusable dan extendable. Aspek interoperabilitas antar perangkat lunak tidak sekedar terbatas pada level penanganan perbedaan sintaktik antar aplikasi, namun juga terkait dengan pengungkapan semantik dari data yang dipertukarkan.

Solusi atau aplikasi e-Sourcing juga harus dikenakan audit sistem informasi. Standar yang digunakan dalam mengaudit adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA (Information System Audit and Control Association). Biasanya terdiri dari sembilan prosedur yang menunjukan langkah-langkah yang dilakukan auditor dalam penugasan audit yang spesifik. Seperti prosedur untuk melakukan risk assestment, mengetes intrution detection system, menganalisis firewall dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan audit keuangan, maka standar dari ISACA itu setara dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Yaitu menyangkut tata cara bagaimana audit dilakukan. Sedangkan yang menyangkut kondisi apa yang diaudit, diberikan penilaian berdasarkan standar tersendiri bernama COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies). Yakni kerangka untuk mengelola information technology governance yang merupakan hasil riset panjang dari berbagai institusi terkemuka seperti PriceWaterhouseCoopers, IBM, Gartner, dan sejumlah tokoh-tokoh profesional dari dunia bisnis, pemerintahan, dan pendidikan.

*) HEMAT DWI NURYANTO, CEO Zamrud Technology, Alumnus UPS Toulouse Prancis