Jujur saja sy sangat bingung dengan kinerja KPU saat ini. Belum tuntas kekisruhan DPT, kini ditambah lagi dengan kekisruhan ‘Quick Count’ ala KPU yang amburadul.

Pak, apa sebetulnya yang terjadi di KPU kita? Gimana sih kronologis ceritanya kok bisa sampai kayak gini. Maaf pak, saya bertanya karena naluri akademik sy mengatakan bahwa TIDAK MUNGKIN kalau di KPU (Tim Ahli TI) tidak punya IT Plan (mulai dari DPT - ini lain soal - hingga Tabulasi Nasional Pemilu)?

Apa sih yang sebetulnya terjadi pak?

bila dipadukan dg it, cukup setara dg london elect (pemilihan walikota london dan london assembly) yg baru berlangsung mei 2008 dan tidak harus dg e-voting seperti di US. pemilu bisa berhemat s/d Rp 9 Trilyun.

sayang sejumlah anak bangsa masih gamang berinovasi dan malu untuk belajar dari kemajuan bangsa lain. hdn

hal-hal lain sebaiknya sebagai “pelayan” saja untuk mensukseskan hajatan besar RAKYAT ( sekali lagi RAKYAT )

dulu, satu-satunya acara yg bisa menyatukan rakyat hanya pemilu ini,

dulu semua rakyat adalah “PEMILIH”

sekarang???
repotnya cara memilih,
pilihan yg terlalu banyak dan tidak diketahui kualitasnya,
dan di ujung adalah “bergunakah” pemilu ini bagi rakyat

setidaknya sudah membelah rakyat menjadi 2, pemilih dan bukan pemilih ( golput, apapun alasannya )

g ada yg perlu dikedepankan,
ga seharusnya dengan alasan teknologi mengubah budaya bangsa sejauh itu,
klo harus, lakukan secara bijak dan perlahan…
tapi, kedepankan klo ini pesta rakyat

apa pemilu depan bisa hanya dengan sms saja???
tanpa perlu tahu siapa sih tetangga saya……