Kompas, 9 Juli 2009

               Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kecurangan pemilu kebanyakan terjadi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pernyatan MK yang dihasilkan dari proses persidangan sengketa pemilu itu boleh jadi merupakan fenomena puncak gunung es dari modus kecurangan pemilu (fraud election). Penghitungan manual bertingkat-tingkat dari TPS, PPK, hingga perhitungan nasional sangat rawan dengan modus kecurangan dan menstimulir adanya “belanja” suara oleh berbagai pihak. Read the rest of this entry »

Pikiran Rakyat, 9 Juli 2009

Setiap negara demokrasi memiliki cara dan kemampuan yang berbeda dalam melayani warganya untuk menikmati proses penghitungan suara pada hari H pemilu. Ketika rekapitulasi di TPS dimulai, hal itu menjadi awal yang sangat mendebarkan bagi para petarung demokrasi. Momentum tersebut sangat signifikan sekaligus bisa menimbulkan atau justru menghilangkan kepastian politik suatu negara. Read the rest of this entry »

Kontan, 3 Juli 2009

Ketidakberesan DPT ( Daftar Pemilih Tetap ) Pemilu 2009 telah mencapai fase “demonstrationem mirabilen” alias tidak bisa disanggah lagi karena bukti sudah bertaburan. DPT untuk Pemilu Legislatif secara jujur harus diakui banyak menyimpan persoalan dan ketidakberesan. Namun, untuk DPT Pemilu Presiden hal itu tidak boleh terjadi lagi. KPU, Pemerintah dan partai politik mesti memiliki tekad yang sama untuk membenahi secara mendasar DPT Pemilu. Read the rest of this entry »

Kontan Rabu, 27 Mei 2009

Demokrasi biaya tinggi dan carut marut penyelenggaraan Pemilu di negeri ini sampai kapanpun akan terus terjadi jika tidak berani banting setir dengan cara mewujudkan pemilu elektronik (e-Voting). Teknologi e-Voting dimulai pada 1970, biasa disebut pencatatan langsung secara elektronik atau DRE (direct recording electronic). Read the rest of this entry »