Kompas, Jawa Barat, 29 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Besaran biaya dan efektifitas hajatan demokrasi yang berupa pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Provinsi Jawa Barat telah menimbulkan persoalan serius yang membutuhkan solusi masa depan. Untuk tahun 2008 saja, akan berlangsung 16 pilbup atau pilwalkot dan satu pilgub Jabar. Selain itu hajatan diatas sekaligus akan menguji sejauh mana ketangguhan Visi Jabar 2010 yang bertekad menjadi provinsi termaju dan mitra terdepan Ibu Kota. Secara nyata ujian itu sangat ditentukan sejauh mana kualitas Pilkada itu bisa berlangsung secara efektif, murah dan aman. Agar Visi Jabar tidak seperti pepesan kosong, mestinya proses dan tahapan Pilkada terlaksana lebih baik bila dibandingkan dengan tempat lain. Read the rest of this entry »

Kontan, 29 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Penggunaan KTP sebagai tanda pemilih Pemilu dan Pilkada merupakan cara yang tepat untuk memangkas biaya logistik dan efisiensi tahapan Pemilu. Namun, timbul persoalan baru yang berhubungan dengan reliabilitas SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ) yang pada saat ini baru dioperasikan di sebagian daerah. Reliabilitas yang merupakan senyawa dari keandalan, harga murah dan mudah dioperasikan belum terwujud. Penerapan SIAK hingga saat ini belum menunjukkan efektifitas, bahkan di beberapa daerah masih terlihat amburadul. Padahal, aplikasi SIAK sudah menghabiskan dana yang cukup besar karena aplikasinya menggunakan produk Proprietary. Read the rest of this entry »

Kontan 12 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Pemilu di Indonesia telah melahirkan paradoks. Biayanya sangat mahal tetapi menggunakan teknologi pemungutan suara yang kurang efisien. Bahkan boleh dibilang masih ?primitif? ketika kita bandingkan dengan negara lain. Para elite politik yang merancang UU Pemilu tetap saja mengidap sindrom katak dalam tempurung. Karena belum berani melakukan trobosan dalam hal teknologi pemungutan suara. Kalkulasi pemerintah terhadap kebutuhan dana untuk melaksanakan Pemilu 2009 mencapai Rp 17 triliun. Meskipun telah memangkas jumlah anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum yang mencapai Rp 22,3 triliun. Namun, hal itu belum menggembirakan rakyat. Pasalnya, cara pangkas pemerintah itu belum bersifat sistemik dan masih menyisakan kerawanan dalam tahapan pemilu. Read the rest of this entry »

Pikiran Rakyat, 3 November 2007, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Berbagai elemen sosial-politik begitu antusias menjaring calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada. Namun, spesifikasi calon yang dikemukakan serba pragmatis dan masih sebatas kepentingan instan partai politik. Padahal, untuk menghadapi tantangan kedepan dibutuhkan profil kepala daerah yang berwatak inovatif. Karena keterbatasan sumber daya, kompleksitas masalah kependudukan, ancaman bencana alam dan semakin kerasnya persaingan global hanya bisa diatasi dengan langkah-langkah yang inovatif. Dimasa yang akan datang kepala daerah harus mampu meningkatkan kapasitas inovatif di daerahnya. Juga pentingnya pengukuran kapasitas dan penguatan sistem inovasi dalam berbagai bidang. Read the rest of this entry »