Harapan semua pihak terhadap eksistensi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) setinggi langit. Sayangnya, kinerja proyek LPSE yang dikelola sekaligus dimonopoli oleh Bappenas itu hingga saat ini ibaratnya masih berada di kaki bukit. Harapan setinggi langit terhadap sistem LPSE atau Electronics Government Procurement ( EGP ) itu tercermin dari prediksi bahwa sistem itu bisa menghemat keuangan negara hingga triliunan rupiah serta membuat kondisi pengadaan barang di tanah air menjadi lebih bersih dan bebas dari berbagai kecurangan. Read the rest of this entry »

Kondisi Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang sarat dengan masalah sosial, bencana alam dan penyakit ditambah dengan tingginya kasus korupsi membuat lembaga dunia dan negara-negara sahabat prihatin lalu berlomba-lomba mengucurkan dana hibah ( grant ). Namun, berbagai macam kucuran dana hibah itu bagaikan tersedot masuk “black holes” alias lubang hitam. Akibatnya, target sasaran dan pertanggung jawaban semakin gelap dan justru menimbulkan masalah baru. Tak pelak lagi, BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) menyatakan bahwa penerimaan dana hibah di 12 departemen dan lembaga nondepartemen dengan nilai total Rp 1,3 triliun ternyata tidak dilaporkan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ) tahun 2007. Read the rest of this entry »

Kontan, 16 Mei 2008, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto 

Kewenangan LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ) yang sejak awal dibuat powerfull harus bisa memberantas mafia dan arisan tender dengan tangkas. Pernyataan pejabat LKPP yang baru dilantik yang akan memfokuskan diri kepada tetek bengek proyek LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) terasa kurang esensial bila dibandingkan dengan aksi mafia tender yang masih bercokol di setiap instansi pemerintah. Apalagi pada saat ini sudah banyak pilihan teknologi untuk mendukung LPSE dengan harga yang murah namun memiliki unjuk kerja yang tinggi. Read the rest of this entry »

Kontan, 13 Maret 2008, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Keputusan tentang pengadaan barang dilingkungan BUMN yang tidak perlu melalui tender merupakan langkah mundur sekaligus membuka lebar berbagai penyimpangan dan pemborosan. Kondisinya semakin runyam karena setiap BUMN bisa semau gue membuat prosedur pengadaan. Alasan Meneg BUMN yang mendasari keputusan diatas sangat klise dan tidak sesuai dengan tuntutan jaman. Sangat ironis dan kurang rasional jika Meneg BUMN menganggap bahwa Kepres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu dinilai sangat rumit untuk dijalankan oleh pihak BUMN. Pasalnya, jika dikaji secara ilmiah berbagai ketentuan dalam Keppres itu masih fleksibel, longgar dan sesuai dengan international best practices. Read the rest of this entry »