Biskom, Februari, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Pemerintah menyatakan bahwa dalam dua tahun mendatang seluruh lembaga pemerintah sudah menerapkan Sistem e-Procurement dengan infrastruktur yang bernama LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Sayangnya, pembangunan LPSE Pusat maupun pilot project LPSE Regional untuk empat provinsi yang didanai sekitar $ 5 Juta masih sarat persoalan dan terkesan pihak daerah hanya pasif alias disuapin begitu saja oleh pusat. Kurangnya pilihan teknologi dan minimnya upaya untuk menanggulangi digital devide atau kesenjangan digital di daerah yang pada saat ini merupakan permasalahan umum yang paling sering terjadi ketika sebuah proyek e-Government diterapkan. Read the rest of this entry »

Kompas, Jawa Barat, 14 Desember 2007, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Provinsi Jawa Barat telah menjadi salah satu proyek percontohan sistem tender atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara EGP ( Electronic Government Procurement ) atau e-Procurement. Berbagai kalangan menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja sistem diatas. Karena sistem itu bisa memberantas berbagai modus penyuapan serta mencegah kebocoran keuangan negara. Mampukah sistem itu membasmi suap dan mencegah kebocoran di tatar Sunda secara efektif ? Read the rest of this entry »

Ekspektasi terhadap sistem tender bertajuk EGP (Electronic Government Procurement) harus disertai dengan penyusunan toolkit untuk mencegah metamorfosa virus KKN pada sistem konvensional ke sistem elektronik. Metamorfosa atau perubahan bentuk virus KKN itu jauh lebih berbahaya, sistemik dan sulit dilacak oleh penegak hukum.Pentingnya forum strategis yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM yang bergerak dalam masalah pakta integritas seperti IPW (Indonesia Procurement Watch), TI-Indonesia (Transparency International Indonesia) dan MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) serta praktisi pengembang teknologi EGP untuk mencari solusi praktis berupa toolkit yang mampu mencegah metamorfosa virus KKN pada sistem EGP. Read the rest of this entry »