Pikiran Rakyat, 15 Desember 2007, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Proses demokratisasi penyiaran telah dihadang oleh berbagai persoalan. Betapa sulitnya bangsa ini mengimplementasikan secara utuh UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tak pelak lagi KPI ( Komisi Penyiaran Indonesia ) harus bersusah payah mengajukan Judicial Review ke MA. Juga menjajaki kemungkinan Constitutional Review dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) ke Mahkamah Konstitusi. Padahal, jika amanat UU Nomor 32 itu dijalankan secara utuh, banyak manfaat bagi rakyat luas, khususnya yang ada di daerah. Langkah industri penyiaran yang berkedudukan di pusat yang bersikukuh dan enggan melaksanakan amanat UU karena kawatir akan tertimpa inefisiensi sebenarnya bisa diatasi dengan trobosan konvergensi teknologi informasi. Read the rest of this entry »

Kompas, Jawa Barat, 14 Desember 2007, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Provinsi Jawa Barat telah menjadi salah satu proyek percontohan sistem tender atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara EGP ( Electronic Government Procurement ) atau e-Procurement. Berbagai kalangan menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja sistem diatas. Karena sistem itu bisa memberantas berbagai modus penyuapan serta mencegah kebocoran keuangan negara. Mampukah sistem itu membasmi suap dan mencegah kebocoran di tatar Sunda secara efektif ? Read the rest of this entry »

Kompas, Jawa Barat, 29 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Besaran biaya dan efektifitas hajatan demokrasi yang berupa pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Provinsi Jawa Barat telah menimbulkan persoalan serius yang membutuhkan solusi masa depan. Untuk tahun 2008 saja, akan berlangsung 16 pilbup atau pilwalkot dan satu pilgub Jabar. Selain itu hajatan diatas sekaligus akan menguji sejauh mana ketangguhan Visi Jabar 2010 yang bertekad menjadi provinsi termaju dan mitra terdepan Ibu Kota. Secara nyata ujian itu sangat ditentukan sejauh mana kualitas Pilkada itu bisa berlangsung secara efektif, murah dan aman. Agar Visi Jabar tidak seperti pepesan kosong, mestinya proses dan tahapan Pilkada terlaksana lebih baik bila dibandingkan dengan tempat lain. Read the rest of this entry »

Kontan, 29 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Penggunaan KTP sebagai tanda pemilih Pemilu dan Pilkada merupakan cara yang tepat untuk memangkas biaya logistik dan efisiensi tahapan Pemilu. Namun, timbul persoalan baru yang berhubungan dengan reliabilitas SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ) yang pada saat ini baru dioperasikan di sebagian daerah. Reliabilitas yang merupakan senyawa dari keandalan, harga murah dan mudah dioperasikan belum terwujud. Penerapan SIAK hingga saat ini belum menunjukkan efektifitas, bahkan di beberapa daerah masih terlihat amburadul. Padahal, aplikasi SIAK sudah menghabiskan dana yang cukup besar karena aplikasinya menggunakan produk Proprietary. Read the rest of this entry »