Ekspektasi terhadap sistem tender bertajuk EGP (Electronic Government Procurement) harus disertai dengan penyusunan toolkit untuk mencegah metamorfosa virus KKN pada sistem konvensional ke sistem elektronik. Metamorfosa atau perubahan bentuk virus KKN itu jauh lebih berbahaya, sistemik dan sulit dilacak oleh penegak hukum.Pentingnya forum strategis yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM yang bergerak dalam masalah pakta integritas seperti IPW (Indonesia Procurement Watch), TI-Indonesia (Transparency International Indonesia) dan MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) serta praktisi pengembang teknologi EGP untuk mencari solusi praktis berupa toolkit yang mampu mencegah metamorfosa virus KKN pada sistem EGP. Read the rest of this entry »

Road Map Industri Telematika Nasional pemerintah mestinya dijalankan dengan strategi yang konsisten disertai pemihakan yang konkrit kepada industri software atau Independent Software Vendor( ISV ) dalam negeri. Sayangnya strategi itu sering terkooptasi oleh agenda kapitalis komprador. Akibatnya, kebijakan pemerintah terhadap ISV dalam negeri seperti pepatah Anak di pangkuan dicampakan, beruk di rimba disusui. Read the rest of this entry »

Pemerintah telah menaburkan janji lewat Nota Keuangan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN) 2008. Semangat APBN 2008 yang bertujuan menggenjot pembangunan infrastruktur bisa gagal jika pemerintah tidak mampu mengatasi empat rintangan laten; rintangan Kognitif, Sumber Daya, Motivasi dan Politik. Dibutuhkan Sense of Detail yang kuat disegala lini pemerintahan untuk mengatasi empat rintangan pokok diatas, agar semangat APBN 2008 tidak kandas. Read the rest of this entry »

Beberapa pemerintah daerah dinilai telah kehilangan business friendly. Berbagai kasus buruknya mutu pelayanan publik melahirkan stigma betapa kurang ramahnya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor bisnis dan investasi.

Melihat skala dan komplikasi mutu layanan publik dari pemda maka pemerintah menempuh berbagai cara antara lain lewat lomba pelayanan satu pintu atau OSS ( One Stop Service ). Dengan itu diharapkan prilaku dan budaya birokrasi daerah yang tidak sesuai dengan semangat mutu pelayanan bisa dieleminir. Perombakan karakter dan postur birokrasi merupakan syarat mendasar. Read the rest of this entry »